Sejarah pembentukan MDGs
Kehidupan yang layak dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan dari pembangunan di setiap negara, agar keadaan bumi yang aman, makmur, dan sejahtera dapat tercapai. Untuk mewujudkan semua itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembagunan Millenium.
Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Di dalam KTT Milenium tersebut juga dihasilkan konsensus yang merangkai upaya-upaya untuk mencapai tujuan MDGs dengan perhatian utama pada hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, demokratisasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian.
Pada mulanya, MDGs merupakan sebuah review atas kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh OECD-DAC pada pertengahan tahun 1990 dan kemudian dimasukkan kedalam Tujuan Pembangunan Internasional (Internasional Development Goals) tahun 2000 dan direvisi menjadi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) pada KTT Milenium. Setiap tujuan (goal) dari MDGs memiliki satu atau beberapa target dengan beberapa indikatornya. MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia.
Masing-masing indicator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target. Selain Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), ada beberapa tujuan pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, serta KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. MDGs tidak bertentangan dengan komitmen global yang sebelumnya karena sebagian dari MDGs itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF.
Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan MDGs adalah sebagai berikut: Pertama, MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggungjawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara objektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDGs saling terkait satu dengan yang lain. Keempat, dengan dukungan PBB, terjadi upaya global untuk memantau kemajuan, meningkatkan perhatian, mendorong tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai semua target. Kelima, 18 belas target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara 1990 dan 2015. Sekalipun MDGs merupakan sebuah komitmen global tetapi diupayakan untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan. Dalam sidang umum PBB yang ke-60 pada tanggal 14-16 September 2005, dilakukan juga evaluasi pelaksanaan lima tahun MDGs. Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa 50 negara gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Sedangkan 65 negara lainnya beresiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040. Sehingga hingga kini, MDGs masih menjadi suatu perdebatan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam MDGs, sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana cara pencapaian MDGs.
Keikutsertaan Indonesia dalam MDGs
Sejak Indonesia tergabung dalam keanggotaan PBB, secara otomatis Indonesia banyak telibat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000 dan menandatangani Millenium Development Goals (MDGs), menjadikan Indonesia harus berusaha untuk turut menyukseskan MDGs sebagai komitmen global. Indonesia menyadari bahwa MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Penggunaan indikator MDGs akan merangsang lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah untuk menyatukan upaya pembangunan. Sehingga bisa dihasilkan sinergi positif yang menguntungkan rakyat banyak. Karena persatuan dan kesatuan yang terjadi pada tingkat penduduk, terutama pada tingkat rakyat banyak (grass root level) memerlukan pelayanan manusiawi dan dikemudian hari bisa menikmatinya, merupakan sumbangan pembangunan yang sangat dibutuhkan.
Baca Juga :
No comments:
Post a Comment